Calon Perseorangan di Pilkada 2020 Alternatif dalam Membangun Partisipasi Politik Warga dalam Pilkada



Hadirnya calon perseorangan dalam pilkada merupakan bentuk pengakuan kesetaraan warga negara. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk kontrol publik atas partai politik, dalam arti partai hendaknya senantiasa mampu mengagregasikan kepentingan rakyat jika tidak ingin ditinggalkan konstituennya. Sejauh mana jaminan konstitusional calon perseorangan yang diwujudkan dalam peraturan perundangan? Tidak hanya itu, bagaimana tantangan dan halang rintang (restriksi) yang muncul pada tataranimplementasinya? Dua pertanyaan tersebut layak diajukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan konstekstualisasi atas pengakuan  pelaksanaan jaminan hak dipilih warga negara dalam Pilkada.


Beratnya syarat dukungan dianggap penyebab utama tren jumlah pasangan calon perseorangan yang makin menurun dalam tiga kali pilkada terakhir. Sebagai catatan, di Pilkada 2015, diikuti 135 calon perseorangan. Angka keikutsertaan calon perseorangan ini turun drastis pada Pilkada 2017. Tinggal 68 calon. Begitu juga di Pilkada 2018. Surut kian habis menyisakan 8 calon. Pada Pilkada 2020, 23 pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan ditetapkan lulus verifikasi pencalonan. Dalam Presentasinya, Sri Budi Eko Wardani dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia menyampaikan setidaknya ada dua problematika calon perseorangan dalam pilkada. Pertama, syarat dukungan yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan diperberat dalam UU Pilkada No. 10 tahun 2016, yang berdampak pada rendahnya jumlah paslon perseorangan dapat lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU. Hal tersebut menyiratkan kehadiran paslon perseorangan dianggap melemahkan, bahkan membahayakan eksistensi partai politik. Paslon perseorangan yang perlu “membuktikan” kekuatan individu yang ditafsirkan oleh partai politik dalam bentuk syarat dukungan di UU Pilkada, memunculkan masalah ketidakadilan dalam demokrasi.


Kedua, ruang konstestasi melaui jalur perseorangan kerap digunakan oleh elite politik sebagai alternatif dari jalur partai politik. Sehingga kepentingan partai politik (baca: elite) tetap dominan pasca pilkada, sekalipun dimenangkan oleh paslon perseorangan. Maka ada kasus kepala daerah calon perseorangan akhirnya masuk partai politik setelah terpilih demi alasan dukungan politik. Selain itu, menurut Dani calon perseorangan di pilkada dapat menjadi instrumen pengorganisasian politik warga dalam berdemokrasi. Dia mengusulkan syarat paslon perseorangan juga dapat melalui pengusulan oleh kumpulan, organisasi massa, atau komunitas. Kumpulan yang dapat mengajukan adalah yang memiliki keanggotaan, advokasi isu-isu publik, tidak berbasis etnis.


Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan bahwa calon kepala daerah yang melalui partai poitik maupun jalur perseorangan adalah konstitusional. Oleh karena itu, hendaknya tidak seharusnya kedua cara tersebut “diperhadap-hadapkan”. Selai itu, dia juga menyatakan bahwa pengaturan ketat mengenai calon perseorangan (syarat dukungan untuk pencalonan) bukan bertujuan untuk menghalangi calon dari luar partai politik. Menurut dia, pengaturan tersebut ditujukan untuk memperkuat governability (efektifitas pemerintahan).


Calon Perseorangan Upaya dalam Mendorong Partisipasi Politik Warga di Pilkada

Dalam sistem kepartaian yang sudah melembaga seperti Jerman, jalur independent (perseorangan) diberikan syarat rendah. Untuk kota berpenduduk diatas limaratus ribu, syarat dukungan 5 kali jumlah anggota DPRD. Kota Koeln yang penduduknya 1,2 juta, syarat dukungan unruk calon perseorangan itu 5 kali 90 (jumlah anggota DPRD-nya) alias 450 penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar penduduk di daerah diberi peluang untuk berdemokrasi lebih longgar ketimbang dipusat. Soalnya, partisipasi politik cenderung menurun, jadi pilkada dengan calon independen itu sebagai obat dari penurunan ini dan sekaligus memperkuat sistem kepartaian. Contohnya kader partai diuji bertanding dengan calon independent agar parpol dapat mengoreksi kekurangan dirinya.


Di Jerman pada beberapa daerah (kabupaten/Kota), masyarakatnya cenderung menginginkan kepala daerah yang “netral”, tidak terikat dengan partai. Sehingga ada calon kepala daerah yang anggota parpol kristen CDU di Kota Osterfeld Maret 2015, turun berlaga sebagai calon independent dan memenangi Pilkada. Kemenangan tersebut karena masyarakat daerah menginginkan kepala daerah yang bisa menuntaskan masalah-masalah kongkrit misalnya air minum, kemacetan, perumahan dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut yang tidak seharusnya harus terkendala oleh kompromiskompromis parpol. Oleh karena itu, disatu provinsi tanah bagian selatan Jerman, 50% kepala daerahya berasal dari jalur calon perseorangan. Kalaupun calon dari parpol, kebiasaan masyarakat di tanah Jerman dalam pilkada adalah memilih calon-calon dari parpol yang bukan pemenang pemilu daerah atau pusat. Maksudnya mereka inginmenjewer parpol-parpol pemenang atau parpol-parpol penguasa.



Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas