Partisipasi Politik Dalam Kandidasi Pilkada 2020



Perbandingan Jumlah Bakal Calon Pilkada 2020 dengan Pilkada 2015: Menurunnya Bakal Calon Perseorangan dan Meningkatnya Bakal Calon Petahana

Kontestasi Pilkada langsung telah menjadi satu prosedur demokrasi yang disepakati sebagai mekanisme dalam memilikepaladaerah. Sejak 2005 rakyat daerah diberikan kesempatan untuk memilih langsung, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada Serentak edisi keempat setelah sebelumnya kita menyelenggarakan tiga gelombang Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018.

Sebanyak 738 Bakal Pasangan Calon (bapaslon) kepala dearah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkontestasi di Pilkada Serentak 2020, baik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Sebagai perbandingan, pada Pilkada Serentak 2015 KPU menerima 838 bakal bapaslon pada saat pendaftaran calon kepala daerah. Jumlah pasangan calon yang mendaftar pada 2020 turun 100 pasangan atau 12% jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015.

Dari 738 bapaslon yang mendaftar untuk pilkada 2020, sebanyak 25 merupakan bapaslon Gubernur/Wakil Gubernur, bapaslon Bupati/Wakil Bupati sebanyak 612 pasangan, dan 101 pasangan merupakan bapaslon Walikota/Wakil Walikota. Sementara pada pilkada 2015, bapaslon Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 21 pasangan, bapaslon Bupati/Wakil Bupati sebanyak 702 pasangan, dan 115 pasangan merupakan bapaslon Walikota dan Wakil Walikota.


Kecenderungan Menurunnya Calon Perseorangan


Satu isu menarik dalam kandidasi pilkada adalah tentang calon perseorangan. Sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, kontestasi pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah tanpa harus dicalonkan atau didukung oleh partai politik.

Pada Pilkada Serantak 2020 sebanyak 66 (9%) bapaslon berasal dari jalur perseorangan. Sementara 647 (91%) bapaslon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Pada Pilkada Serentak 2015, 683 (82%) bapaslon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Semantara jumlah bapaslon yang berasal dari jalur perseorangan sebanyak 155 pasangan (18%). Jumlah bapaslon yang mendaftar pada Pilkada 2020 turun sebanyak 85 pasangan atau 57% jika dibandingkan dengan bapaslon perseorangan yang mendaftar pada Pilkada Serentak 2015. 


Berbeda dengan calon perseorangan yang cenderung turun, jumlah petahana yang mendaftar untuk turun gelanggang pilkada 2020 justru sebanyak 164 orang atau naik 98% dari Pilkada Serentak 2015. Pada Pilkada Serantak 2015, hanya terdapat 167 bakal calon yang merupakan petahana, sementara pada Pilkada 2020, berdasarkan data dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) setidaknya ada 331 bakal calon merupakan petahana, jumlah ini 25% dari total bakal calon yang mendaftar ke KPU.


Representasi Politik Perempuan dalam Kandidasi

Partisipasi politik perempuan di kandidasi Pilkada Serentak 2020 menunjukkan sedikit peningkatan. Jika pada Pilkada Serentak 2015 hanya ada 121 atau 7% dari keseluruhan bakal calon, dengan bakal calon laki-laki berjumlah 1.555 (93%), pada Pilkada Serantak 2020 ada 155 bakal calon perempuan atau 11 % dari jumlah calon yang mendaftar. Sementara jumlah calon laki-laki sebanyak 1321 (89%). Peningkatan jumlah bakal calon perempuan di Pilkada 2020 ini menarik karena terjadi pada saat jumlah keseluruhan calon yang mendaftar justru menurun.

 

Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Di Bawah ini

 


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas