Pemilu 2019 dan Pemerintahan Terpilih



Pencapaian Tujuan Undang-Undang Pemilu: Efektivitas Pemerintahan

Salah satu tujuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah memperkuat sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD RI 1945). Premis Lipjhart menyebutkan bahwa desain konstitusi akan mendikte sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan akan mendikte bagaiamana system pemilu (Mellaz, 2019). Salah satu pertanyaan yang layak diajukan dalam membaca hasil Pemilu 2019 adalah sudahkah desain sistem pemilu ditujukan untuk membentuk sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945?

Sistem Pemerintahan Indonesia

Untuk membaca bagaimana sistem pemerintahan Indonesia hendaknya kita mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Ketentuan tersebut menyiratkan secara tegas bahwa kekuasaan pemerintahan dilakukan/dijalankan bersama antara DPR dan Presiden. Dapat diartikan bahwa tipe atau model sistem presidensial Indonesia menganut prinsip convergence of power dan convergence of purpose (penyatuan kekuasaan dan penyatuan kehendak).[1]

Dalam model sistem presidensial tersebut, diperlukan kolaborasi harmonis antara presiden dengan DPR. Hal tersebut, secara teknis dapat diartikan bahwa presiden terpilih hendaknya juga mendapatkan dukungan mayoritas kursi di parlemen. Oleh karena itu, desain sistem Pemilu 2019 yang menyerentakkan antara pemilihan Presiden dan pemilihan Anggota DPR didesain untuk mencapai “keselarasan hasil pemilu” tersebut.

Hasil Pemilu 2019 dan Tendensi Efektivitas Pemerintahan Terpilih?

Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara Pemilu anggota DPR 2019 diikuti oleh 16 partai politik, kecuali Aceh yang diikuti oleh 20 partai politik. Selain 16 partai politik nasional, Pemilu di Aceh juga diikuti oleh 4 partai lokal. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangi Pemilu Presiden 2019 dengan perolehan suara 56,3%, sementara pesaingnya yaitu pasangan Probowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 43,7% suara.

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan yang juga mengusung Capres/Cawapres terpilih memenangi Pemilihan Anggota DPR 2019 dengan memperoleh suara 27,05 juta suara atau 19,33%. (lebih detail lihat grafik dibawah ini)



Hasil pemilu 2019 menunjukkan adanya tendensi pencapaian tujuan efektivitas pemerintahan yang ditandai oleh dua hal. Pertama, Presiden terpilih mendapatkan dukungan mayoritas kursi di DPR. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya, (Golkar) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)) meraih 60,7 % kursi di DPR. Kedua, adanya potensi peran oposisi yang kuat mengingat partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai (PAN)  Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat meraih perolehan kursi yang cukup signifikan sebagai penyeimbang yaitu 39,3%.

Akan tetapi, dinamika politik paska pelantikan Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 mengubah porsi penguasaan kursi di DPR. Jumlah penguasaan partai-partai pendukung presiden mencapai 71,6% setelah Partai Gerindra memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi menjadi sangat gemuk dan justru berpotensi mengurangi efektivitas karena konsesus akan lebih sulit dicapai jika terlalu banyak pihak di dalamnya. Selain itu, dengan perubahan komposisi penguasaan kursi di DPR, akan sangat berpotensi melemahkan peran partai oposisi. Praktis, tersisa hanya PKS yang mendeklrasikan diri sebagai parati oposisi hanya dengan penguasaan 7,1% kursi di parlemen. Sementara Partai Demokrat dan PAN yang menguasai 21,3% kursi DPR mengambil peran sebagai “penyeimbang”.


[1] Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tipe atau model sistem presidensial dapat dilihat di Pipit R. Kartawidjaja, “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensialisme Indonesia”. Makalah dapat diunduh pada tautan berikut: https://literasipolitik.org/topik/13/subtopik/15/artikel/20

Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas