Tim Kerja Bersama dan PR Besar Pemilu 2024?



Sebagai upaya tindak lanjut dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021, pada Maret 2021, Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu memutuskan membentuk Tim Kerja Bersama (TKB) Pemilu 2024. Tim tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim bertugas untuk melakukan pendalaman dan simulasi teknis desain Pemilu dan Pilkada 2024.

Sejauh tim tersebut dibentuk telah mencapai beberapa kesepakatan sementara, diantaranya pertama, pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 dilaksanakan pada 28 Februari 2024. Kedua, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Ketiga, tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum hari pencoblosan, tepatnya Januari 2022. Keempat, dasar pencalonan Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pileg DPRD tingkat provinsi atau kabupaten atau kota 2024.

Tim Kerja Bersama memiliki PR besar dalam menyampaikan konsep dan desain Pemilu 2024. Melihat tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang padat, sudah semestinya Tim Kerja Bersama mempersiapkannya secara matang. Namun sejauh pembahasan hingga saat ini, Tim Kerja Bersama masih membahas persoalan teknis. Perlu diingat, Tim Kerja Bersama dibentuk bukan hanya untuk membahas teknik tahapan dan hari pemungutan suara. Banyak persoalan substansi yang harus disepakati. Akan sangat disayangkan apabila persoalan substansial yang seharusnya menjadi inti tujuan pembentukan tim malah sengaja ditanggalkan.

Beberapa isu krusial dirasa penting untuk dibahas dalam mempersiapkan Pemilu Serentak 2024...



Artikel lengkap dapat diunduh melalui tautan di bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas